Badan Perfilman Indonesia Umumkan Susunan Pengurus 2026-2030, Siap Perkuat Ekosistem Film Nasional
Fauzan Zidni, resmi mengumumkan susunan pengurus BPI periode 2026-2030
Jakarta, April 2026, Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI), Fauzan Zidni telah resmi mengumumkan susunan pengurus BPI periode 2026-2030. Oleh karena itu, Pengumuman ini menjadi tonggak penting di tengah momentum kebangkitan industri perfilman Indonesia pascapandemi.
Baca Juga | OST Film Arwah Legong Bali Musiknya Sangat Mistis, Coba Dengarkan
“Agenda utama yang disiapkan adalah peningkatan SDM perfilman melalui sinkronisasi kurikulum, program magang-hub, dan pengiriman talenta muda ke sekolah film terbaik di luar negeri serta berbagai film lab internasional. Selain itu, BPI akan menyusun revisi UU Perfilman bersama Kementerian Kebudayaan untuk penguatan kelembagaan BPI, penguatan profesi perfilman, penguatan dukungan pemerintah terhadap perfilman, kepastian hukum dan kemudahan investasi, serta perlindungan kebebasan berekspresi,” ujar Fauzan.
Fauzan menambahkan bahwa BPI juga memiliki agenda lain. Oleh karena itu, Program seperti gerakan anti-pembajakan film secara menyeluruh, penyelenggaraan Festival Film Indonesia. Oleh karena itu, Ia akan melakukan pelaksanaan fungsi-fungsi BPI seperti tertuang di UU Perfilman.
Di bawah kepemimpinan Fauzan Zidni untuk periode 2026-2030, Badan Perfilman Indonesia (BPI) meluncurkan langkah strategis guna mengakselerasi ekosistem sinema nasional melalui penguatan kualitas talenta lokal lewat sinkronisasi kurikulum pendidikan serta ekspansi ke kancah internasional. Oleh karena itu, BPI Sebagai lembaga swasta mandiri bentukan masyarakat yang dikukuhkan Presiden sejak 2014, organisasi ini memprioritaskan kolaborasi bersama Kementerian Kebudayaan dalam merombak regulasi demi menjamin perlindungan kebebasan berekspresi, kepastian investasi, hingga penegakan hukum terhadap praktik pembajakan.
Selain memfasilitasi pendanaan karya bermutu dan riset pengembangan, BPI berkomitmen mempromosikan potensi lokasi syuting domestik kepada produser asing serta menyelenggarakan ajang apresiasi bergengsi seperti Festival Film Indonesia. Momentum kebangkitan industri ini juga diperkuat dengan peran aktif BPI dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah demi mempercepat realisasi Rencana Induk Perfilman Nasional dan penguatan standar profesi bagi seluruh insan kreatif di dalamnya.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon turut menyampaikan harapannya kepada kepengurusan baru. “BPI memiliki posisi yang sangat penting sebagai jembatan antara pemerintah dan insan perfilman. Kami berharap BPI dapat semakin menguatkan ekosistem perfilman Indonesia, mendorong tata kelola yang transparan, serta membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Berikut adalah struktur kepengurusan BPI 2026-2030
Dewan Pengawas
Judith Jubilina Dipodiputro (ketua), Fajar Nugros, Danu Murti, Agustina Kusuma Dewi, dan Nasaruddin Saridz
Dewan Penasehat
Reza Rahadian (ketua), Christine Hakim, Joko Anwar, dan Dede Yusuf
Dewan Pakar
Dara Bunga Rembulan, Gusti Randa, Immanuel Prasetya Gintings, Adisurya Abdy, Daniel Rudi Haryanto, Muspita Leni Lolang, dan Rully Sofyan
Dewan Penasehat Joko Anwar
Ketua Umum
Fauzan Zidni
Sekretaris Jenderal
Nazira C. Noer
Bendahara Umum
Sindy Dewiana
Wakil Sekjen Bidang Ekosistem Perfilman
Aline Jusria
Kepala Komunikasi
Vivi Coster
Kepala Sekretariat
Rizky Yudo Atmaja
Ketua Bidang Organisasi
Anggi Frisca
Ketua Bidang Kebijakan Publik
Suprayitno dan Rommy Fibri Hardiyanto
Ketua Bidang Pengembangan SDM
Naswan Iskandar
Ketua Bidang Hubungan Internasional
Yulia Evina Bhara
Ketua Bidang Festival
Wulan Guritno
Ketua Bidang Literasi Film
Putri Ayudya
Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan
Dyna Herlina Suwarto
Ketua Bidang Pengembangan Film Daerah
Tonny Trimarsanto
Ketua Bidang Kerjasama
Luna Maya
Ketua Bidang Fasilitasi Pembiayaan
Tesadesrada Ryza
Ketua Bidang Pelestarian Film
Farry Hanief dan Julita Pratiwi
Pokja Kajian & Advokasi Rencana Induk Perfilman Nasional
Aria Agni, Panji Wibowo, Andi S. Boediman, dan Kus Sudarsono
Pokja Kajian Akselerasi Pengembangan SDM
Arif Sulistiyono, Celerina Judisari, Rina Harahap, dan Agung Sentausa
Pokja Kajian Pelestarian Film
Riri Riza, Lisabona Rahman
Satgas Anti Pembajakan
Hermawan Sutanto, Axel Hadiningrat
Ketua Bidang Kerjasama Luna Maya
Komite Festival Film Indonesia 2026
Ario Bayu (ketua), Budi Irawanto, Prilly Latuconsina, Rahajeng Paramesrani, Sofia Setyorini, Andi F. Yahya, dan Rangga Djoned Dengan susunan kepengurusan dan Pokja yang telah terbentuk. Oleh karena itu, Badan Perfilman Indonesia (BPI) berkomitmen untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi kinerja dengan seluruh insan perfilman. Oleh karena itu, Momen ini adalah kesempatan untuk bergerak bersama, memastikan setiap program kerja dilaksanakan dengan unggul demi memperkuat ekosistem perfilman nasional dan memajukan perfilman Indonesia.
Baca Lagi | Geger Di Publik Para Pemain Arwah Legong Bali Yang Hebohkan Netizen
Tentang Badan Perfilman Indonesia (BPI)
Berdiri pada 17 Januari 2014 berdasarkan UU No. 33 Tahun 2009. Sehingga Badan Perfilman Indonesia adalah lembaga swasta mandiri yang dibentuk masyarakat. Peran BPI sebagai ruang bersama bagi seluruh elemen perfilman Indonesia. Dahulu BPI dikukuhkan Presiden. Oleh karena itu, BPI di fasilitasi Pemerintah. BPI memiliki tugas: memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah dalam mendorong kebijakan perfilman dan mempercepat PP Rencana Induk Perfilman Nasional dan PP Sanksi. Maka, Menyelenggarakan dan mengikuti festival film di dalam dan luar negeri. Mempromosikan Indonesia sebagai lokasi pembuatan film asing. Melakukan penelitian dan pengembangan perfilman. Memberikan penghargaan kepada insan perfilman. Memfasilitasi pendanaan pembuatan film bermutu tinggi